Kedaulatan Indonesia Diusik Malaysia (Perkembangan Berita Terbaru)

Kedaulatan Indonesia kembali terusik dengan ditangkapnya tiga aparat patroli Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau (Kepri) oleh Kepolisian Diraja Malaysia di perairan Indonesia pada Jumat (13/8) lalu.

Ketiga aparat DKP itu ditangkap setelah mereka mengamankan tujuh nelayan Malaysia yang diduga mencuri ikan di perairan Tanjung Berakit, Kepri.

a. Laskar Merah Putih Bakar Bendera Malaysia

Makassar (ANTARA) - Puluhan mahasiswa dari beberapa kampus yang tergabung dalam Laskar Merah Putih melakukan aksi unjuk rasa dan membakar bendera Malaysia sebagai bentuk protes serta perlawanan atas tindakan polisi Malaysia.

Para pengunjuk rasa yang melakukan aksinya di bawah jembatan layang (fly over) Makassar, Senin, mendapat respon dari masyarakat yang umumnya para jamaah usai melaksanakan tarawih di beberapa masjid.

Bahkan beberapa jamaah terlihat ikut dalam aksi dan mengutuk tindakan Kapal Patroli Diraja Malaysia yang menembaki kapal Patroli Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau (Kepri) setelah kapal patroli DKP menahan nelayan Malaysia yang melakukan pencurian ikan di Perairan Tanjungberakit, Bintan Kepri (13/8).

Polisi Malaysia itu meminta agar para nelayan mereka dilepaskan dengan terlebih dahulu melepaskan tembakan peringatan ke udara. Aksi itu dilakukan saat petugas patroli DKP hendak mengamankan para nelayan.

Karena itu, mereka mengecam dengan keras Pemerintah Diraja Malaysia agar bertanggungjawab terhadap penembakan kapal patroli DKP dan membebaskan tiga petugas DKP yang saat ini masih ditahan oleh Pemerintah Diraja Malaysia.

Aksi unjuk rasa yang berjalan aman dan lacar itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dari Polsekta Panakkukang Makassar.


b. Din: Pemerintah Harus Tegas Tegakkan Kedaulatan Negara

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan pemerintah harus tegas dalam menegakkan kedaulatan bangsa dari gangguan negara lain.

"Persoalan kedaulatan negara menuntut adanya ketegasan dari pemerintah dan bangsa Indonesia," kata Din Syamsuddin usai membuka Tadabbur Ramadhan 1431 Hijriyah Muhammadiyah di Jakarta, Senin.

Din menyatakan, permasalahan kedaulatan merupakan masalah serius dan ditengarai saat ini kedaulatan menjadi isu melemah dalam bidang ekonomi, politik termasuk budaya.

Sementara perkembangan dunia internasional di era globalisasi mendorong negara-negara tertentu untuk menempatkan kuku hegemoninya dan menurut Din, bangsa-bangsa lain yang sebenarnya lebih muda bahkan lebih kecil sudah mulai berani terhadap Indonesia.

Ia juga mengatakan bahwa cita-cita nasional mengalami distorsi karena ketidakmampuan pemerintah menerjemahkan cita-cita tersebut dan ketidakmampuan menghadapi tantangan jaman.

"Kita mengalami kegamangan nasional. Bagi Muhammadiyah ini tidak boleh berlanjut," tegasnya.

Cita-cita bangsa dipertegas oleh Muhammadiyah yaitu adil, tegas, maju, berdaulat dan bermartabat. Kedaulatan dinilai sangat penting karena permasalahan saat ini adalah hilangnya kedaulatan.

Terkait persoalan kedaulatan Din juga menegaskan walaupun nasionalisme tidak harus bersifat emosional bahkan harus secara rasional yaitu dengan meningkatkan daya saing.


c. Tim Gabungan Pantau Lokasi Penangkapan Nelayan Malaysia

Liputan6.com, Bintan: Menyertakan tiga nelayan Malaysia yang ditangkap, tim gabungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, serta TNI Angkatan Laut mendatangi perairan Tanjungberakit, Bintan, Senin (17/8). Tiga nelayan itu dibawa untuk menunjukan titik koordinat tempat mereka menangkap ikan.

Tim mendatangi dua titik. Pertama, tempat penangkapan kapal nelayan Malaysia oleh petugas DKP. Kedua, lokasi penghadangan kapal patroli DKP oleh kapal patroli polisi perairan Malaysia yang berakhir dengan perebutan kapal nelayan Negeri Jiran itu. Pantauan ini untuk memastikan apakah titik penangkapan termasuk perairan Indonesia atau Malaysia.

Pada insiden Sabtu malam itu, petugas DKP menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Saat nelayan akan dibawa ke Batam, datang polisi perairan Malaysia yang justru menahan tiga petugas DKP, yaitu Astriadi, Erwan, dan Sevo Grevo Wewengkang. Ketiga petugas DKP itu dibawa ke Johor, Malaysia [baca: Tiga Petugas KKP Ditangkap Polisi Malaysia].

Pemerintah Indonesia sudah melayangkan protes kepada Malaysia. Seperti dikatakan Menteri Luar Megeri Marty Natalegawa, Indonesia mendesak Malaysia segera melepaskan ketiga petugas DKP tersebut. Sebagai upaya pembebasan, Marty menyatakan pihaknya telah berbicara langsung dengan Menlu Malaysia [baca: Marty Natalegawa Telah Hubungi Menlu Malaysia].


d. Malaysia Minta Waktu Dua Hari

Liputan6.com, Jakarta: Penangkapan Polisi Diraja Malaysia terhadap tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) makin serius disikapi pemerintah Indonesia. Hasilnya Duta Besar Malaysia Datuk Syed Munshe Afdzaruddin Syed Hassan mengatakan, Dubes Malaysia di Indonesia menjanjikan tiga petugas DKP akan dibebaskan dalam hitungan dua hari ke depan.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad meminta pemerintah Malaysia menyelesaikan batas wilayah lautnya dengan Singapura maupun Indonesia. Fadel sempat meminta Kementerian Luar Negeri membuat surat teguran kepada Malaysia. Ia juga meminta ketiga orang itu diselamatkan dan dijaga [baca: Fadel Minta Malaysia Ditegur].


e. Indonesia Bangun Kapal Perang Tempur Modern

VIVAnews - Pemerintah Indonesia meresmikan pembangunan kapal perang produksi dalam negeri, 'Light Fregat-Perusak Kawal Rudal'. Kapal ini merupakan kapal perang tempur modern pertama yang akan dibuat Indonesia.

"Ini adalah langkah awal industri pertahanan Indonesia untuk maju," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.

Meski pembangunan kapal Fregat seperti ini telah dilakukan di tempat lain, namun ini bukti keseriusan Indonesia mempertahankan kedaulatan dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Purnomo, pembangunan kapal perang ini diperkirakan menghabiskan dana sebesar US$ 220 juta dengan lama pembangunan selama empat tahun.

Kemenhan akan menyerahkan sepenuhnya pembangunan kapal ini kepada PT PAL selaku industri pertahanan dalam negeri. "Pembangunan diserahkan sepenuhnya pada PT PAL dengan memaksimalkan konten lokal," kata dia.

Menurut dia, kapal PKR ini dibangun di divisi kapal perang. "Dimana manajemen dan organisasi proyek yang meliputi mesin, pengadaan, konstruksi, dan keuangan dikelola secara terpisah dari kegiatan korporasi PT PAL," kata dia.

Dalam pembangunan kapal Fregat ini, kata dia, PT PAL tak akan sendirian, tapi akan bekerja sama dengan perusahaan galangan dari Belanda, Damen-Schelde sebagai pemenang tender pembangunan kapal.

Ada beberapa kesepakatan antara Kemenhan dengan Damen-Schelde, Belanda sebagai pemenang tender. Seperti, hak paten desain kapal perang PKR yang dipersenjatai dengan berbagai jenis rudal menjadi milik bersama Kemenhan dengan pemenang tender.

Kemenhan dan PT PAL juga memiliki hak untuk menjual kapal yang sama ke negara ASEAN dan Asia.

Spesifikasi Kapal PKR

Kapal PKR dirancang untuk bisa digunakan dalam beberapa misi operasi, antara lain peperangan elektronika, peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan, bantuan tembakan kapal. Kapal perang PKR juga dilengkapi dengan rudal SAM, SSM, dan rudal anti kapal selam.

Kapal tersebut dilengkapi dengan perlengkapan persenjataan diantaranya meriam kaliber 76 sampai 100 mm dan kaliber 20 sampai 30 mm, peluncur rudal ke udara, helipad di deck kapal, dan senjata torpedo serta perlengkapan pendukung lainnya.

Panjang keseluruhan kapal 105 meter, lebar 14 meter, kedalaman 8,8 meter, kecepatan 30/18/14 knot dengan kekuatan mesin utama 4 X 9.240 kekuatan kuda (horse power).

Kapal mampu menampung 100 hingga 120 awak kapal. Kapal ini juga mampu beroperasi hingga batar terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, baik sendirian maupun mengawal kapal lainnya.



(Ref: Dari Berbagai Sumber)

Kedaulatan Indonesia Diusik Malaysia (Perkembangan Berita Terbaru)

Follow @wahyu_winoto