Gelar untuk SBY; "Bapak Kesejahteraan" ataukah "Anak Bangsa Terbaik"



Gelar untuk SBY; "Bapak Kesejahteraan" atau "Anak Bangsa Terbaik" masih menimbulkan Pro Kontra

- Pandangan Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI)

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan usulan Center for Information and Development Studies (CIDES) untuk memberikan penghargaan kepada Presiden SBY sebagai bapak kesejahteraan tidak tepat.

"Saya mendorong CIDES agar memberikan award kepada SBY sebagai The Best Son of the Country (Anak Bangsa Terbaik, red) karena beliau adalah presiden yang dipilih langsung dan sebagai presiden yang mengawali kepemimpinan yang sulit di zaman reformasi ini," kata Priyo di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat.

Priyo menambahkan, SBY yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia pada tahun 2004 dan kembali terpilih pada tahun 2009 memang sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan.

Sebagai salah seorang pembina CIDES, dirinya merasa heran dengan usulan penghargaan Bapak Kesejahteraan tersebut.

"Untuk konteks ini, SBY harus mendapatkan award khusus. Tapi kalau untuk award sebagai Bapak Kesejahteraan Rakyat, saya tidak tahu apa alasannya. Tapi saya kira, boleh-boleh saja CIDES memberikan," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Namun demikian, dirinya menghargai apa yang dilakukan oleh CIDES.

Ketika ditanya lebih jauh, apakah SBY sudah pantas dan layak mendapat penghargaan seperti itu, mengingat angka kemiskinan di negeri ini masih jauh dari harapan.

"Nah itu dia. Saya tidak tahu kenapa dianugerahi sebagai Bapak Kesejahteraan. Kita lagi terengah-engah ke sana. Tapi bagaimanapun kita hargai. Saya hanya pertanyakan kenapa tidak ikuti saran saya," ujar Priyo.

- Pandangan Tjahjo Kumolo (Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Hal senada dikatakan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa usulan CIDES itu tidak tepat sebab kondisi masyarakat Indonesia masih jauh dari sejahtera.

Menurut Tjahjo, peningkatan kesejahteaan rakyat sebagaimana janji SBY pada kampanye pemilihan presiden sampai sekarang belum menunjukkan hasil yang optimal.

"Terbukti, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Sedangkan angka pengangguran belum menunjukkan perbaikan serta penurunan yang signifikan. Utang negara pun masih tinggi," katanya.

Selain itu, ujar Tjahjo, program kesejahteraan rakyat seperti PNPM dan dana BOS masih menggunakan pinjaman sehingga dirinya juga yakin SBY sendiri masih belum berkenan menerima usulan tersebut.

"Saya kira usul tersebut bisa disampaikan lagi saat berakhirnya jabatan beliau 2014 sambil kita evaluasi kembali keberhasilannya beliau selama 10 tahun pemerintahnya," kata Tjahjo.

- Pandangan Marzuki Alie (Ketua DPR RI)

"Saya gak mau komentarlah soal itu," kata Marzuki.

Sebelumnya, Ketua Dewan Direktur CIDES Ricky Rachmadi mengatakan Presiden SBY perlu memiliki "legasi" (karya-karya besar) untuk ditinggalkan agar dikenang sepanjang masa.

"Seperti misalnya sebagai Bapak Kesejahteraan karena berbagai programnya yang pro peningkatan kesejahteraan rakyat, di antaranya pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT), skim investasi untuk rakyat kecil seperti PNPM dan KUR, dan seterusnya," kata Ricky.

Ricky merujuk hasil pertemuan Bogor pekan lalu, yang antara lain melibatkan para menteri dan gubernur se-Indonesia. "Seyogianya pertemuan itu bisa dijadikan momentun menghasilkan langkah konkret dan legasi," katanya.

Apalagi, menurut Ricky, masa pemerintahan SBY sudah memasuki periode kedua-nya, dengan nilai 60 persen dukungan rakyat.

"Sekaranglah kesempatan beliau mencetak sebuah legasi atau puncak prestasi yang bakal terus dikenal rakyat Indonesia ke depan," ujar Ricky.


(Ref: Yahoo News)



Ditulis Oleh : Penilai Artikel Hari: 6:09:00 PM Kategori:

0 comments: